Hal itu diatur di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4, yang diamandemen pada 2002 lalu.
Wakil Presiden RI. Jusuf Kalla mengatakan 40 persen dari APBN 2016 ini adalah sekitar Rp 400 triliun. Dari anggaran untuk pendidikan dari pemerintah pusat, 60 persennya digunakan untuk membayar guru serta menunjang kesejahteraannya.
Namun kenyatannya pendidikan di Indonesia belum begitu maju dibandingkan negara-negara tetangga.
"Pertanyaannya kenapa biaya begitu besar tidak bisa mengangkat mutu?" ujar Jusuf Kalla dalam sambutannya di acara Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII, di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2016).
Sebelum program Ujian Nasional dimulai, Jusuf Kalla yang saat itu masih mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sempat meminta annak buahnya untuk mempelajari pendidikan di negara tetangga, alhasil diketahui mutu pendidikan di Indonesia hanya bisa menyamai mutu pendidikan di Filipina. Sekarangpun kondisinya tidak jauh berbeda.
"Karena kesejahteran guru rendah, sekarang kita tidak bisa mengatakan itu lagi, rata-rata gaji guru (sekarang) lebih tinggi dari gaji PNS lain yang tingkat sama,"
Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, guru juga harus berusaha melalui kemampuannya mengajar, setelah urusan kesejahteraan dan anggaran dari pemerintah pusat terpenuhi.
Akan tetapi sayangnya sebagian guru yang ditemui Wakil Presiden, lebih antusias soal kesejahteraan.
"Sayangnya, kalau saya ketemu guru, apakah hari guru, PGRI, begitu kita bicara kesejahteraan semua tepuk tangan, begitu bicara kualitas semua diam, semua diam," ujar Jusuf Kalla yang disambut tepuk tangan peserta pembukaan KONASPI VIII.
"Tapi kalau (bicara) kesejahteran (semua) langsung berteriak," tambahnya.
Beralasan jumlah siswa yang terlalu banyak maupun jumlah guru yang terbatas juga tidak tepat menurut Jusuf Kalla.
Di Indonesia saat ini perbandingan guru dan muridnya adalah 1:18, berbeda sedikit dari Jepang yang perbandingannya 1:17.
Sedangkan untuk masalah jumlah murid yang terlalu banyak maka sulit dikelola, menurut Jusuf Kalla alasan tersebut juga sudah tidak tepat.
Tiongkok yang jumlah penduduknya lima kali lipat dari Indonesia terbukti pendidikannya lebih maju.
"Semoga kita semua bisa membicarakan dinamika ini, membicarakan masalah-masalah kita karena bangsa yang besar hanyalah apa yang pendidikannya baik," jelasnya.
[tribunnews|info3sma]
Anggaran untuk pendidikan di Indonesia presentasenya termasuk yang paling besar, yakni hingga 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar